MENGAPA DAN APA PERENCANAAN DAERAH

Intervensi Pemerintah dengan Perencanaan Pembangunan

Ajaran Keynes menekankan pentingnya perhatian pada permintaan agregat masyarakat dan kebijakan yang lebih aktif dari pemerintah. Dalam hal ini, Keynes menawarkan jalan tengah antara sistem perencanaan terpusat dengan mekanisme pasar bebas. Pemikiran makro Keynes ini memberikan alternatif kebijakan yang lain dari ajaran klasik dan berhasil mengatasi depresi besar yang terjadi waktu itu, serta mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk  jangka waktu yang cukup lama.

Pemerintah nasional melalui kebijakan pembangunanannya memainkan peran penting bagi keberhasilan proses pembangunana di negara-negara Asia Timur. Akan tetapi, berbeda dengan pengalaman di negara lain beberapa negara Afrika, Amerika Latin dan Karibian serta negara-negara transisi yang memperlihatkan bahwa pemerintah lebih muncul sebagai suatu gangguan bagi pembangunan daripada bantuan serta bersifat melumpuhkan pasar dari pada memfasilitasi peran pasar bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Peran dan Kegagalan Pemerintah dalam Pembangunan

Adam Smith (1776) mengakui bahwa ekonomi harus melindungi dirinya sendiri dari hambatan asing. Baginya, seseorang tidak mungkin merencanakan masa depannnya jika keberadaan negaranya, keamanan masyarakat dan kepemilikannya diragukan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tiga fungsi umum, yaitu (1) melindungi masyarakat dari kekerasan dan serangan masyarakat atau negara lain, (2) melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidak adilan atau tekanan dari anggota yang lain dan (3) mendirikan dan memelihara pekerjaan publik.

Peran pemmerintah atas kegagalan pasar diperlukan ppada aspek-aspek terutama barang publik, eksternalitas, monopoli, tradisi dan aspek sosial lainnya serta hambatan agama atas pasar dan keputusan-keputusan interporal.

Pertama, barang publik, yaitu barang dan jasa yang bersifat nonrival dan  nonexcludable. Dengan kemampuannya memungut pajak, pemerintah dapat memaksa seseorang untuk membayarnya. Adam Smith juga menyarankan bahwa sejumlah institusi publik dibutuhkan jika individu dan perusahaan swasta berada dalam pasar yang berjalan dengan baik dan ppemerintah seharusnya membatasi aktivitas dalam menyediakan institusi dan beberapa barang publik yang disisi lain tidak dapat disediakan dalam jumlah yang tepat oleh individu atau perusahaan swasta.

Kedua, eksternalitas. Merupakan masalah umum perekonomian. Yang dalam hal ini harga pasar tidak secara akurat merefleksikan biaya dan manfaat marginal yang sebenarnya berlaku untuk semua masyarakat tidak hanya untuk individu.

Ketiga, Monopoli. Kekuatan monopoli membuat produsen lebih sedikit untuk menentukan harga lebih tinggi. Hal ini menyebabkan distorsi produksi. Kebijakan pengaturan monopoli menyebabkan efisien jangka pendek yang diperoleh dari pengeluaran kemajuan teknologi jangka panjang.

Keempat, tradisi dan aspek sosial lainnya serta hambatan agama atas pasar. Tradisi, agama dan rintangan sosial lainnya tidak cukup mendistorsi aktivitas ekonomi dan mengurangi kesejahteraan sosial. Sebaliknya, banyak tradisi, ide keagamaan, dan adat sosial memberikan banyak insentif positif bagi perilaku sosial yang optimal.

Kelima, keputusan-keputusan interporal. Kita melihat bahwa pemerintah dapat meningkatkan kinerja pasar keuangan dan intermediasi keuangan, dimana pasar menghadapi beberapa permasalahan informasi

Ada dua alasan pokok kegagalan pemerintah adalah kekurangan informasi dan pengalihan kekuatan pemerintah dari mencapai kesejahteraan umum menjadi memajikan kesejahteraan individu.

Mengapa Perlu Perencanaan Pembangunan ?

Perencanaan pembangunan dipperlukan karena tiga faktor, antara lain, adanya kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian masa dating dan untuk memberika arah pembangunan yang jelas. Secara sederhana, rencana ekonomi adalah seperangkat target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai selama periode waktu tertentu dengan menetapkan strategi untuh memenuhi tRget-trget tersebut. Rencana ekonomi dapat berupa rencana menyeluruh yaitu menyeangkut seluruh aspek utama perekonomian nasional atau parsial yang hanya menyangkut beberapa aspek perekonomian. Dalam proses pperencanaan, pemerintah akan terlibat dengan beberapa tahap kegiatan dimulai dengan pemilihan tujuan-tujuan sosial, penetapan target, dan terakhir adalah membuat kerangka bagi pengimplementasian, pengoordinasian, dan pemantau  rencana pembangunan.

Secara umum,diterimanya perencanaan sebagai alat pembangunan yang efektif didasarkan ppada gagalnya mekanisme pasar. Ada tiga bentuk umum dimana kegagalan pasar terjadi, yaitu, pasar tidak dapat berfungsi secara tepat (tidak ada pasar), fungsi pasar dalam alokasi sumber daya terjadi tidak secara efisien dan pasar memproduksi hasil-hasil yang tidak diharapkan ketika diukur dengan tujuan-tujuan sosial daripada dengan alokasi sumber daya.  Banyaknya masalah dalam implementasi kegagalan rencana pemerintah menjadi penyebab gagalnya kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa alasan gagalnya rencana yaitu, tidak efisiennya perencanaaan dan implementasinya, data yang tersedia disamping tidak memadai juga tidak dapat dipercaya, munculnya ganggguan-gangguan ekonomi yang tidak diduga baik internal maupun eksternal, lemahnya kelembagaan serta kurangnya komitmen dan kemauan politik dari para pemimpin dan pengambil  kebijakan.

1.2  Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

            Setidaknya ada tiga unsur didasarakan pada  perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah sebagai berikut :

1.      Perencanaan ppembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Keterkaitan secara mendasar antara keduanyadan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

2.      Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, maupun sebaliknya.

3.      Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan dan otoritas biasanya sangat berbeda dengan tingkat daerah dengan yang tersediapada tingkat pusat.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencaan daerah yaitu tekana ini berasal dari lingkungan dalam  aturan luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya dan dan kenyataaan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh sektor secara berbeda-beda. Dua pendekatan terakhir lebih responsif terhadap semua dimensi ekonomi daerah dan nasional.

Recruitment Planning disebut juga dengan pendekatan proaktiif terhadap kondisi eksternal. Artinya, masyarakat daerah mempunyai aktivitas untuk membangun dan menjaga basis ekonomi sebagai respons terhadap kondisi persaingan. Pendekatan ini tergolong tradisional dengan cirri-ciri sebagai berikut.

1.      Menarik atau mendorong ekspansi bisnis

2.      Kebijakan industrialisasi merupakan kata kunci sehingga segala upaya diarahkan untuk mengembangkan industri dan bisnis

3.      Peningkatan iklim bisnis.

Sementara itu, perencanaan dampa (impack planning) disebut juga dengan perencanaan reaktif. Artinya perencanaan ini menitikberatkan pada upaya untuk mengurangi dampak terburuk dari kerugian bisnis maupun industri terhadap perekonomian daerah. Asumsi dasarnya adalah masyarakat dan perekonomian berada dalam kondisi krisis dan deindustrialisasi (pertumbuhan dan sumbangan industri menurun).

Perencanaan strategis pada dasarnya adalah perencanaan proaktif dan membentuk sistem masyarakat yang responsif dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah. Ini merupakan perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupa untuk membangunan masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah. Strategi pembngunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berbasis lingkungan justru menjadi ujung tombak dalam implementasi pembangunan. Sebagai contoh, strategi Gedabangagri yang dicanagkan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kutai Timur merupakan upaya strategis Pemda guna mengantisipasi periode pascatambang.

Pendekatan kontingensi merupakan perencanaan interaktif yang memahami perlunya menjadi fleksibilitas terhadap keadaan yang terus-menerus berubah. 

sumber : Wrihatnolo, R. Randy.2009. Perencanaan Pembangunan Daerah : Konsep dan Meanisme. Jakarta : LPEM FEUI.

KAJIAN SOSIAL Assalamualaikum Wr. Wb Abd Rahman Asril, sudah ngeblog dari tahun 2015, dan saat ini mengajar di MTs. Negeri 1 Pohuwato, Gorontalo

Berbagi :